Jawa Barat akan menerapkan karantina wilayah atau lockdown tingkat RT dan RW. Hal itu dikemukakan Gubernur Jabar Ridwan Kamil yang akrab disapa Emil kepada wartawan saat Konferensi Pers secara virtual, Rabu (30/6/2021).
Emil mengingatkan semua warga Jabar agar terus memperketat 5 M. Karena, penyebaran Covid 19 terus meningkat.
Menurutnya, lockdown dan tak lockdown semua keputusannya harus dari pusat. Saat ini, yang akan diberlakukan adalah PPKM mikro darurat.
"Ya Jabar, lockdown di level RT/RW tapi tidak dan belum di level provinsi dan kabupaten/kota," jelasnya
Lingkungan Sejumlah RT di Kabupaten Semarang Lockdown Jabar Butuh Anggaran Rp 900 Miliar untuk Lockdown Masjid Agung Balai Kota Depok Di-Lockdown
Saat ini, menurut Emil, ada 700 RT yang sedang dianalisa apakah lockdown yang diberlakukan di RT efektif atau tidak. Di RT yang lockdown itu, semua orang tak boleh pergi. Tapi, urusan makanan harus diperhatikan RT/RW, lurah hingga tingkat pusat.
"Apa itu definisi PPKM darurat. Akan diumumkan besok detilnya. Itu keputusan nasionalnya. Menikah, tempat wisata, toko, mal saya belum bisa sampaikan karena kami akan dapat petunjuk protokolnya nanti sore sampai malam. Besok saya sosialisasikan dulu ke 11 kota kab zona merah (dari dua jadi 11)," paparnya.
Menurutnya, ia akan merapatkan secara detil PPKM mikro kepada walikota bupati. "Nanti di pres rilis setelah koordinasi dengan kota kabupaten ya," katanya.
Emil berharap, semua orang terus mengutamakan protokol kesehatan (prokes). Karena, keberhasilan beberapa negara itu adalah melacak orang yang terkena Covid 19 ini. "Covid ini kan orang terlihat sehat padahal membawa virus. Minggu ini finalisasi. Setiap RT wajib menyetorkan satu nama pelacak Covid-19," katanya.
Menurut Emil, ada 90 ribuan RT di Jabar. Pemprov Jabar, akan mengkoordinasikan pelacak Covid-19 yang dilatih dengan cepat dan dikoordinasikan sehingga ketika menemukan langsung dites. "Kalau gak dites dan tracing, ibarat jaga gawang. Kita akan jemput gawang," katanya.
Emil mengatakan, lockdown atau pun tidak lockdown tidak dipengaruhi PPKM darurat atau tidak. Karena, kriterianya PPKM darurat yang akan nanti dirilis, itu memuat indikator wilayah mana kategori sangat berat.
"Setelah diputuskan dan diizinkan Pak Luhut, PPKM itu mikro itu harus didiskusikan juga manajemen SDM nya. Ini pasti kita koordinasikan karena akan melibatkan TNI, polisi dan Puskesmas. Lockdown ini sudah banyak terjadi, insiatif tapi tidak dalam urgensi besar seperti ini. Serta, dukungan swasembada dari mereka sendiri," paparnya.
Perbedaannya dengan PPKM Mikro darurat, kata dia, akan digelar serempak dengan analisanya pekan ini.
"Sebenarnya gini, kalau lihat zona merah per RT, zona merah per RT itu ada 730 an. Sementara jumlah RT di jabar 90 ribuan. Ini kalau 90 ribu kurangi 1.000, sisanya tidak di zona merah," katanya.
Varian delta ini, kata dia, penularannya cepat dan ada perubahan analisa. Sehingga, akan diberlakukan PPKM Mikro Darurat. "Sebenarnya, preseden lockdown sudah ada. Bedanya terkoordinis secara Jabar baru minggu ini tidak hanya melibatkan SDM RT tapi TNI/Polri juga," kata Emil. (ROL)
Post a Comment